Aplikasi sosial media WhatsApp atau lebih dikenal dengan WA, sudah mewabah bagi pengguna smartphone. Wa telah dimanfaatkan oleh Kabupaten Bojonegoro untuk menunjang komunikasi penting antar Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Fasilitas group WA sebanyak 256 anggota dimanfaatkan oleh Bupati dan SKPD di Bojonegoro untuk sharing semua aduan masyarakat dari semua kanal publik. Aduan masyarakat ini dipilah dan dipilih sesuai dengan topik masalah yang diadukan masyarakat. Dari kanal sms, kanal twitter @LAPOR1708 yang masuk ke bupati akan diteruskan kepada grup WA yang sesuai dengan topik yang diadukan. Sehingga satu kepala SKPD di Bojonegoro bisa mengelola lebih dari 20 grup WA dalam komunikasi sehari – harinya untuk menunjang kinerja mereka. Demikian yang disampaikan Bupati Bojonegoro, Kang Yoto dalam memimpin rapat Penajaman Open Government Partnership (OGP) di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro yang dihadiri oleh Open Government Indonesia (OGI), Staf Kepresidenan UKP4, NGO, DPRD Bojonegoro, DPR RI dan seluruh SKPD.

Aplikasi ini diharapkan mampu ikut menunjang kinerja pelayanan publik untuk masyarakat Bojonegoro secara cepat, tepat dan tentunya bermanfaat. Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro Bapak Djupari menyampaikan di depan forum, bahwa beliau dalam smartphonenya saat ini tergabung ke dalam 32 group WA di seluruh kecamatan di Bojonegoro, topik dalam setiap grup berbeda – beda, ada yang membahas Pupuk, Hama dan penyakit tanaman dan pupuk organik. Anggota grup WA meliputi Camat, Koramil, Gapoktan, PPL Pertanian dan unsur pendukung lainnya, sehingga beliau menyadari betapa cepatnya informasi yang harus segera dipilah dan ditindaklanjuti untuk melayani kebutuhan petani dalam memenuhi kebutuhannya secara cepat, tepat dan bermanfaat. Pak Djupari menyadari bahwa terkadang petani lebih cerdas dari orang yang ada di atasnya dari pengalaman mereka, sehingga inovasi para petani perlu dipublikasikan dan disebarkan kepada semua masyarakat yang membutuhkan.

Cara berkomunikasi dengan WA inilah sudah menjadi budaya baru bagi bupati dan seluruh SKPD yang ada di Bojonegoro. semua itu dilakukan tak lain untuk digunakan sebagai percepatan informasi yang harus segera ditangani terutama untuk menunjang pelayanan publik di Bojonegoro dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Karena Pemkab Bojonegoro berkeinginan bahwa masyarakat berhak tahu dan ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro ini.